KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA

KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA

         Kolonialisme berasal dari kata koloni yaitu daerah pendudukan. Kolonialisme merupakan politik yang dijalankan mengenai suatu koloni, suatu daerah  jajahan, sebagai bagian dari imperium (Rochmadi, 1993).
Imperialisme berasal dari kata imperare atau imperium yang artinya daerah pendudukan. Imperialisme mempunyai pengertian sebagai suatu perluasan wilayah atau daerah kekuasaan/jajahan baik dengan cara halus (dengan kekuatan ekonomi, budaya dan ideologi) ataupun dengan paksaan (dengan kekuatan bersenjata) yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri (negara atau imperiumnya)

a. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme.
-Kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk.
-Imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan.
b. Persamaan kolonialisme dan imperialisme
Persamaan kolonialisme dan imperialisme adalah akan membuat negara penjajah menjadi makmur, sementara yang dijajah semakin menderita.
1.Imperialisme Belanda dan Inggris
        Kolonialisme negara-negara barat masuk ke Indonesia sejak abad ke-16, yang dipelopori oleh Portugis dengan cara monopoli perdagangan rempah-rempah dan ditandai dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Kedatangan Portugis yang membawa keberhasilan itu diikuti bangsa-bangsa lain diantaranya Belanda.Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan utama untukmenguasai perdagangan rempah-rempah di nusantara. Kedatangan Belanda ke Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh upaya untuk mendapatkan "gold, gospeld dan glory" yang menjadi ciri khas dari praktek imperialisme kuno, dimana penguasaan wilayah lain sebagai tujuan untuk mendapatkan kekayaan dalam bentuk emas, mendapatkan kejayaan karena menguasai daerah lain, dan penyebaran agama nasrani sebagaimana permintaan gereja. Dalam upaya menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di nusantara, pemerintah Belanda mendirikan badan perniagaan "kongsi dagang" yang bernama Vereenigne Oost Indische Compagnie (VOC) pada 1602. Intinya tujuan pendirian VOC adalah untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam perdagangan dengan cara menguasai, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia.
      perusahaan dagang ini diberikan hak-hak istimewa oleh Pemerintah Belanda. Hak-hak yang diberikan kepada VOC itu disebut hak octrooi, yang isinya memberikan hak kepada VOC sebagai berikut.
1. memperoleh hak monopoli perdagangan;
2. memperoleh hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri;
3. dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia;
4. berhak mengadakan perjanjian;
5. berhak memaklumkan perang dengan negara lain;
6. berhak menjalankan kekuasaan kehakiman;
7. berhak mengadakan pemungutan pajak;
8. berhak memiliki angkatan perang sendiri;
9. berhak mengadakan pemerintahan sendiri.

 Akibat hak-hak monopoli yang dimilikinya, VOC bisa memaksakan kehendaknya pada perusahaan-perusahaan perdagangan nusantara untuk mengikuti kehendak VOC, yang sangat merugikan para pedagang nusantara.
        VOC dalam menjalankan kongsi dagangnya tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang militer dan politik, yang dilakukan dengan penguasaan wilayah kerajaan-kerajaan di Hindia Belanda serta penghancuran terhadap wilayah yang tidak mau dikuasai. Kepada masyarakat VOC juga menerapkan praktek kerja paksa, penyetoran upeti, feodalisme, penghisapan, dan penyerahan hasil pertanian. Kondisi ini menyebabkan rakyat Indonesia secara sosial, ekonomi, politik, dan psikologis mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang tidak terkirakan parahnya.

       Meskipun VOC telah berhasil menaklukan beberapa kerajaan di nusantara, akhirnya mengalami kemunduran, dan dibubarkan pada tahun 1799.Beberapa faktor yang menjadi penyebab hancurnya VOC dalam menjalankan tugasnya di Hindia Belanda adalah sebagai berikut:

1. merajalelanya korupsi pada para pegawai VOC;
2. kuatnya persaingan di antara kongsi-kongsi perdagangan lain;
3. terlalu banyak biaya untuk menumpas berbagai pemberontakan rakyat;
4. meningkatnya kebutuhan untuk gaji pegawai VOC.
5. kebijakan pengelolaan keuangan yang ceroboh dilakukan oleh pemerintah Hindai Belanda,diantaranya dalam membayar para pemegang saham rata-rata 18% setahun.
 Menurut Ricklefs (1991), kemunduran VOC disebabkan oleh ketidakberdayagunaan, ketidakjujuran,nepotisme, dan alkoholisme yang tersebar luas di kalangan anggota VOC.

         Bubarnya VOC tidak berarti bebasnya Hindia Belanda dari kekuasan negara-negara Eropa dan menjadi daerah merdeka Jadi sejak saat itu Hindia Belanda (Indonesia) menjadi daerah jajahan pemerintah Belanda secara langsung, tidak lagi secara tidak langsung melalui lembaga ekonomi yang bernama VOC. Gubernur Jenderal Johannes Siberg adalah penguasa wilayah Hindia Belanda pertama setelah bubarnya VOC, yang menjabat mulai tahun 1801-1804. Siberg kemudian digantikan oleh Wiesel (1804-1808). Kedua gubernur jenderal ini tidak bisa melaksanakan pemerintahannya.

         Jatuhnya Kerajaan Belanda ke tangan Perancis yang disusul dengan diangkatnya Raja Louis Napoleon Bonaparte (adik kaisar Napoleon)  pada 1806 sebagai raja Belanda maka dengan sendirinya Hindia Belanda secara tidak langsung juga berada di bawah Imperium Perancis. Pemerintah Kerajaan Belanda yang sudah menjadi bagian dari imperium Perancis harus berhadapan dengan Inggris, musuh Napoleon Bonaparte yang belum dapat ditaklukkan.
       Pada tahun 1808 Belanda mengangkat Herman Willem Daendels
menjadi gubernur Jenderal di Hindia Belanda untuk mempertahankan Pulau Jawa dari musuh Perancis di Eropa yaitu Inggris. Dalam menghadapi Inggris, Daendels  membangun jaringan jalan raya di Pulau Jawa bagian utara, mulai dari Anyer sampai Panarukan. Dibawah tindakan keras Daendels, Jalan Raya Pos (Grote Postweg) dari Anyer sampai Panarukan berhasil dibangun dengan cara memaksa penguasa-penguasa di Jawa untuk mengerahkan rakyat bekerja pada proyek raksasa tersebut.

         Pada tanggal 8 Agustus 1811, 60 buah kapal Inggris melakukan serangan ke Batavia. Pada tanggal 26 Agustus 1811, akhirnya Batavia dan daerah-daerah sekitarnya jatuh ke tangan Inggris, dan dalam waktu singkat seluruh Jawa dapat direbut.Belanda akhirnya menyerahkan Jawa kepada Inggris melalui perjanjian yang biasa dikenal dengan istilah Rekapitulasi Tuntang, yang isinya:
1. Seluruh Jawa diserahkan kepada Inggris
2. Semua serdadu menjadi tawanan dan semua pegawai yang mau kerjasama dengan  Inggris, dapat      terus memegang jabatannya
3. Semua hutang-piutang pemerintah Belanda yang dulu, tidak akan ditanggung Inggris.
           Pada masa penjajahan Inggris wilayah Hindia Belanda secara ekonomis dan politik bersatu dengan wilayah India. Perusahaan dagang Inggris, East Indian Company (EIC) yang berpusat di Kalkuta, India, dan dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto merupakan lembaga yang menguasai wilayah perdagangan di Hindia Belanda. Pada waktu itu, wilayah Hindia Belanda berada di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816).
Beberapa tindakan yang dilakukannya Raffles antara lain:

1. menghapuskan sistem kerja paksa (rodi) kecuali untuk daerah Priangan dan Jawa  Tengah;
2. menghapuskan pelayaran hongi dan segala jenis tindak pemaksaan di Maluku;
3. melarang adanya perbudakan;
4. menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan penyerahan hasil bumi;
5. melaksanakan sistem landrete stelsel (sistem pajak bumi), dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Petani harus menyewa tanah (landrent) yang digarapnya kepada pemerintah.
b. Besarnya sewa tanah bergantung baik buruknya keadaan tanah.
c. Pajak bumi ini harus dibayar dengan uang atau beras.
d. Orang-orang bukan petani dikenakan pajak kepala.
6. membagi Pulau Jawa menjadi 16 Keresidenan;
7. mengurangi kekuasaan para bupati;
8. menerapkan sistem pengadilan dengan sistem juri.
        Dalam buku Sejarah Jawa yang ditulisnya, Raffles menggambar-kan dirinya sebagai seorang pembaru yang hebat. Namun, ternyata prinsip-prinsip pemerintahannya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pada tahun 1816, Inggris harus meninggalkan kekuasaannya di Indonesia, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Konvensi London (1814). Gubernur Jenderal van den Bosch memberlakukan Sistem Tanam Paksa (cultuur stelsel). Tujuannya untuk mengisi kekosongan kas negara akibat banyaknya perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia di berbagai daerah. Setelah mendapat kritikan dari kaum humanis serta demokrat di Negeri Belanda dan di Hindia Belanda, akhirnya STP dihapuskan pada tahun 1870.
      Dengan feodalisme, rakyat pribumi, terutama di wilayah-wilayah pedesaan, dipaksa untuk tunduk dan patuh terhadap para tuan tanah berkebangsaan Belanda dan Timur Asing yang dijaga oleh para centeng, penguasa lokal/pribumi. Penderitaan yang dialami oleh penduduk Indonesia akibat dari praktek penjajahan Belanda dikritisi oleh kaum humanis Belanda. Sebagai pembalasannya, bangsa Belanda harus membantu Hindia Belanda menyehatkan rakyatnya, mencerdaskan dan memakmur-kan rakyatnya. Menurut van Deventer ada tiga cara untuk itu,yakni  :
 (1) memajukan pengajaran (edukasi),
 (2) memperbaiki pengairan (irigasi),
 (3) melakukan perpindahan penduduk (transmigrasi).
         Gagasan van Deventer ini selanjutnya terkenal dengan Politik Etis.
Meskipun hasil Politik Etis lebih diarahkan untuk kepentingan kolonial Belanda, sebagian rakyat Indonesia memperoleh manfaaat. Dengan politik tersebut, sebagian pemuda Indonesia mempunyai kesempatan terbatas untuk mengenyam pendidikan, sehingga pada 1908 mereka mampu mempelopori munculnya pergerakan nasional.